Modul PPKn Kelas 8 Semester 1 | Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya Dalam Sistem Hukum Nasional

Kompetensi Dasar

Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa

2.2.   Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.2.   Menelaah Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya Dalam Sistem Hukum Nasional.

4.2.   Menyaji hasil telaah Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan Kegiatan Pembelajaran

3.1      Melalui Belajar Dari Rumah,Peserta Didik mampu Menelaah Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya Dalam Sistem Hukum Nasional

4.1.    Melalui Produk peserta didik mampu Menyaji hasil telaah Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari

Petunjuk Siswa

Untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain:

1.  Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila ada materi yang belum jelas, siswa dapat bertanya pada guru.

2.  Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.

3.  Jika belum menguasai materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru.

4.  Pertanyaan kepada guru dapat disampaikan melalui media digital (telp/sms, wa atau sosial media lainnya).

a.  Kompetensi Yang Akan Dicapai / Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Setelah Mengikuti Belajar Dari Rumah Peserta Didik Mampu

1.    Menjelaskan Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum Nasional

2.    Menelaah  sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amamdemen

3.    Menjelaskan Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.    Menjelaskan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Uraian Materi

A. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1)  Kedudukan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan). Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.

Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Lebih jelasnya tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergambar seperti berikut ini.

a) Pembukaan Pembukaan: Terdiri dari atas 4 Alinea

b) Pasal-Pasal:

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubaham
16 BAB	21 BAB
37 Pasal	73 pasal
49 Ayat	170 Ayat
4 Pasal Aturan Peralihan	3 Pasal Aturan Peralihan
2 Ayat Aturan Tambahan	2 pasal Aturan Tambahan
Penjelasan	Tanpa Penjelasan

 

 

 

 

 

2) Sifat dan Fungsi  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sifat Konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis serta konstitusi fleksibel – rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Charta dan Bill of Rights.

Konstitusi yang dikatakan fleksibel (luwes) atau rigid (kaku) dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

a.    Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar Suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid.

b.    Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat me ngikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman

Dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut.:

·         Tertulis,    rumusannya jelas,   merupakan    suatu  hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.

·         Singkat    dan     supel, memuat          aturan-aturan, yaitu memuat          aturan-aturan      pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.

·         Memuat    norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.

·         Merupakan          peraturan hukum positif yang tertinggi; juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

 

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut.

a.    Alat Kontrol UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.    Pengatur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

c.    Penentu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

C. Tugas

Tugas Kegiatan Belajar Ketujuh

    Kerjakan Tugas berikut dengan cara :

Ø  Untuk Siswa yang memilih Pembelajaran Daring Jawaban di tik pada Microsoft Word atau Word Document atau di tulis tangan dengan menggunggah/upload foto hasil kerjaan kalian lalu kirimkan ke No. Pribadi WA Guru Pengampu / Guru PPKn, WAG atau Media Online lain yang telah ditentukan.

Ø  Untuk siswa yang memilih Pembelajaran Luring, tugas dikerjakan dengan ditik/tulis tangan kemudian kirimkan tugas ke sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

 

 

Jawablah Pertanyaan Berikut !

1.    Jelaskan Kedudukan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 dalam sistem hukum Nasional

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2.    Buatlah telaah tentang  sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amamdemen ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3.    Jelaskan Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

4.    Jelaskan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….