Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa|| Materi PPKn Kelas 9

Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disetujui oleh seluruh bangsa Indonesia.

Akan tetapi, dalam pelaksananya banyak sekali tantangannya. 

Fakta sejarah bangsa kita

Pernah ada untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya.

Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti menentang terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir.

Tantangan Masa Kini dan Masa Depan yang Terjadi dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia dan Dunia Internasional.

Dapat menjadi tantangan bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

---

1.  Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan di dalam negeri diliputi oleh keamanan dan kondisi sosial-budaya tergantung dalam peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka.

Lama orde lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila khusus dalam sistem kenegaraan.

Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.

Ada 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu:

1.      Periode 1945-1950,

2.      Periode 1950-1959,

3.      Dan periode 1959-1966.

 

Periode 1945-1950

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai landasan negara dan pandangan hidup mengenai berbagai masalah.

Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Upaya-upaya tersebut terlihat dari gerakan-gerakan pemberontakan yang mendukung menganti Pancasila dengan ideologi lainnya.

Ada dua pemerontakan yang terjadi pada periode ini yaitu:

1). Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948.

Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuannya adalah mengumpulkan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

Dengan kata lain, pemberontakan ini akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan.

2). Pemberontakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949.

Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at islam.

Upaya penumpasan pemberontakan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

 

Pada periode 1950-1959

Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi leberal.

Hal ini dapat dilihat kembali dalam penerapan sila empat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, tersedia suara terbanyak (voting).

Pada periode ini persatuan dan ikatan mendapat tantangan yang berat dengan perlawanan pemberontakan.

1.      Republik Maluku Selatan (RMS),

2.      Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan

3.      Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan pemilu 1955 yang terpilih paling demokratis.

Hanya anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan.

Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintahan mengeluarkan.

Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1950 tidak berlaku, dan kembali ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila yang diajukan sebagai ideologi liberal yang disetujui tidak terjamin pemerintahan.

 

Periode 1956-1965

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak tergantung pada kekuasaan rakyat sehingga memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi tergantung pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno.

Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi.

Mengalihkan Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan diserahkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok untuk NKRI.

Terbukti ada kemerosotan moral di sebagian besar masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan meminta untuk memperoleh Pancasila dengan ideologi lain.

Pada periode ini terjadi Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit.

Tujuan pemberontakan ini dikembalikannyaa Negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis.

Pemberontakan ini bisa digagalkan, dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindakannya.

Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras kompilasi mengingat tanggal 30 September 1965. Yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pemberontakan PKI ini membawa hasil yang teramat fatal bagi partai itu sendiri. yaitu partai tersisihkannya tersebut dari arena perpolitikan Indonesia.

Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai Pimpinan Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia.

Pada tahun 1967, sampai pada akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional.

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat antara tahun 1966-1968.

Ketika Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila.

Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, yang berkaitan dengan perubahan politik.

Dari yang menantang otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.

 

2.                        ORDE BARU

Harapan rakyat demikian tentu saja ada artinya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru melihat rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan.

Hal ini karena dia berhasil membubarkan PKI, yang menjadikannya sebagai musuh utama negara ini.

Selain itu, beliu juga berhasil menciaptakan keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat.

Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia.

Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja (sama-sama otoriter).

Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Presiden merupakan pusat proses politik di Indonesia.

Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang mendukung infrastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang membangun infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya).

Selain itu, Presiden Soeharto juga memiliki legalitas yang tidak dimiliki oleh Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

 

3.  Masa Reformasi

Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai landasan negara dan pandangan hidup bangsa terus menempuh berbagai tantangan.

Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Akan tetapi lebih dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas.

Kebebasan yang menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini memuat berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan sebagainya.

Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreatifitas masyarakat, tetapi disisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.

 

Banyak hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti kebebasan pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, dapat dipertanyakan, dan sebagainya.

Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan hubungan antara sesama bangsa saat ini yang ditandai dengan:

Adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang diambil sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya.

Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki banyak korban jiwa antar sesama warga negara dalam kehidupan masyarakat.

Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Kemudian, selain dua tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa.

Dunia saat ini sedang berlangsung dalam gerakan mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan.

Karena bangsa-bangsa di dunia semakin memperdebatkan mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain

Namun persaingan antar kekuatan-kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk.

Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh pada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Hal ini lebih penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyakat berkembang.

Masyarakat yang kita cita-citakan belum terwujud, nyata tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bersama.

Keadaan ini sadar atau tidak sadar, terbuka akan membantu kita berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depan dengan diilhami oleh suatu pandangan hidup atau dasar negara yang lain.